BOGOR, Jendelajabar.com – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mempertegas komitmen kolaborasi dalam menjaga kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Penguatan sinergi ini disampaikan dalam peringatan hari jadi TNGHS ke-34 yang digelar di Bumi Perkemahan Sukamantri, Tamansari, (2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bogor Jaro Ade bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki, unsur Forkopimcam Tamansari, jajaran kementerian dan Pemkab Bogor, Balai TNGHS, perwakilan masyarakat adat kasepuhan, kalangan dunia usaha, akademisi, peneliti, serta organisasi pendamping masyarakat.
Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa TNGHS merupakan hutan tropis pegunungan terbesar di Pulau Jawa yang memiliki nilai strategis, baik secara ekologis maupun ekonomi. Kawasan ini menjadi daerah tangkapan air utama dengan 115 sungai yang berhulu di dalamnya dan menyuplai kebutuhan jutaan warga di Jawa Barat dan Banten.
Selain fungsi hidrologis, TNGHS juga menjadi habitat satwa dilindungi seperti Elang Jawa, Owa Jawa, dan Macan Tutul Jawa. Menurut Rohmat, nilai konservasi kawasan ini telah diakui secara nasional maupun global.
Dalam arahannya, Rohmat menekankan tiga pilar utama pengelolaan kawasan konservasi ke depan, yakni penguatan perlindungan dan penegakan hukum kehutanan, pengembangan kolaborasi multipihak, serta pendekatan berbasis sains yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Pemerintah pusat, lanjutnya, juga berkomitmen menertibkan praktik ilegal di kawasan hutan melalui penguatan satuan tugas serta peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan yang didukung teknologi.
Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade menyampaikan salam dari Bupati Bogor Rudy Susmanto serta apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian hutan di wilayah selatan Kabupaten Bogor. Ia menyebut keberadaan TNGHS dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sangat vital sebagai penyangga kehidupan.
Menurutnya, kawasan konservasi tersebut berperan sebagai benteng ekologis yang menjaga kualitas udara, ketersediaan air, serta kesejukan wilayah Bogor dan sekitarnya.
Jaro Ade juga menyoroti pentingnya pembenahan zonasi kawasan hutan yang masih menyisakan tumpang tindih dengan lahan masyarakat. Ia berharap proses penataan dilakukan secara bertahap dan partisipatif guna mencegah potensi konflik sosial.
Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, Pemkab Bogor saat ini menggencarkan program hutan kota dengan target minimal satu hektare di setiap kecamatan, disertai gerakan penanaman ribuan pohon di desa-desa. Program tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan pengelolaan kawasan konservasi.
Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan, kawasan konservasi seperti TNGHS diharapkan tetap menjadi sumber kehidupan dan benteng ekologis bagi generasi mendatang.*
Tim Redaksi
About the Author
