BANDUNG, Jendelajabar.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan aplikasi Sapawarga sebagai pusat layanan informasi mudik Idulfitri 2026. Platform digital ini disiapkan untuk menyediakan informasi perjalanan secara komprehensif, mulai dari rekomendasi jalur aman hingga akses program mudik gratis.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, mengatakan Sapawarga akan menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkini terkait arus mudik.
Menurutnya, layanan tersebut juga terintegrasi dengan pemantauan kondisi lalu lintas melalui kamera pengawas (CCTV), sehingga masyarakat dapat mengetahui situasi perjalanan secara real-time.
Selain menyediakan informasi, aplikasi Sapawarga juga difungsikan sebagai sarana pendaftaran program Mudik Gratis 2026. Proses pemesanan telah dibuka sejak 11 Februari hingga 12 Maret 2026, dengan aktivasi tiket pada 1–12 Maret. Calon peserta cukup mengisi data diri dan memilih rute keberangkatan secara daring.
Untuk mendukung pengelolaan informasi, Diskominfo Jawa Barat juga mengoptimalkan sistem Jabar Command Center sebagai pusat kendali pemantauan jalur mudik. Sistem ini dilengkapi kamera pengawas di jalur utama dan kawasan wisata guna mempercepat pembaruan kondisi lalu lintas sekaligus membantu pengambilan keputusan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, menyampaikan bahwa Program Mudik Gratis 2026 dijadwalkan berlangsung pada 13–15 Maret dengan titik keberangkatan dari Terminal Leuwipanjang Bandung, Terminal Cikarang, dan Kota Bekasi.
Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Jasa Raharja menyiapkan sebanyak 3.040 tiket gratis menggunakan 74 unit bus dari sejumlah perusahaan otobus, di antaranya Perum DAMRI, PO Sinar Jaya, PO Primajasa, dan PO MGI.
Program ini melayani rute tujuan di dalam maupun luar Jawa Barat dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di provinsi tersebut. Seluruh armada telah melalui uji kelayakan (ramp check), sementara kondisi pengemudi dan kru dipastikan dalam keadaan prima untuk menjamin keselamatan perjalanan.
Dinas Perhubungan juga berkoordinasi dengan berbagai instansi guna memastikan kesiapan infrastruktur serta mitigasi potensi bencana di jalur mudik.
Diperkirakan sekitar 70 persen pemudik akan menggunakan kendaraan pribadi, dengan mayoritas melintasi ruas jalan tol, sehingga pengawasan arus lalu lintas di jalur tersebut menjadi perhatian utama pemerintah daerah.*
